Air bersih, sumber daya paling fundamental, kini menjadi komoditas langka dan mahal di banyak pusat metropolitan dunia, termasuk Indonesia. Di balik kemajuan ekonomi, kota-kota besar seperti Jakarta menghadapi ancaman senyap: krisis air bersih. Krisis ini di picu tidak hanya oleh perubahan iklim ekstrem (kemarau panjang dan hujan intensif), tetapi juga di perparah oleh manajemen sumber daya air yang buruk, degradasi lingkungan hulu, dan laju urbanisasi yang tidak terkendali.

Jakarta, sebagai ibu kota dengan populasi lebih dari 10 juta, menjadi studi kasus sempurna kerentanan air perkotaan. Kebutuhan air per kapita terus meningkat, namun sumber air baku semakin terbatas dan tercemar.

Tiga masalah utama yang di hadapi Jakarta adalah:

1. Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence)

Lebih dari 50% warga Jakarta masih bergantung pada ekstraksi air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Praktik ini menyebabkan pengosongan ruang di bawah tanah, yang menghasilkan penurunan permukaan tanah (land subsidence) parah, mencapai 10-20 cm per tahun di beberapa wilayah. Dampaknya ganda: kerusakan infrastruktur dan kerentanan tinggi terhadap banjir rob di pesisir. Penurunan ini juga memicu intrusi air laut yang masif, merusak kualitas air tanah.

2. Polusi Sungai yang Kritis

Sungai-sungai di Jakarta, termasuk Ciliwung, kini berfungsi lebih mirip selokan raksasa. Limbah domestik dan industri yang tidak terkelola menyebabkan hampir 90% sungai di Jakarta berada dalam kategori ‘tercemar berat’ (data KLHK). Polusi ini membuat air permukaan tidak layak sebagai sumber air baku, meningkatkan biaya pengolahan secara eksponensial, dan membebani PDAM serta konsumen.

3. Kesenjangan Distribusi Air

Meskipun infrastruktur telah di bangun, kesenjangan di stribusi tetap menjadi masalah akut. Wilayah padat penduduk di pinggiran kota seringkali hanya mendapatkan pasokan air bersih terbatas. Ketidakadilan akses ini memaksa warga membeli air dengan harga mahal dari penjual gerobak, yang pada akhirnya memicu masalah sanitasi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Solusi Berbasis Alam (NBS) untuk Mengatasi Krisis Air Perkotaan

Selama ini, upaya penanganan krisis air di perkotaan di dominasi oleh pendekatan teknis atau infrastruktur abu-abu (gray infrastructure), seperti pembangunan bendungan, jaringan pipa raksasa, dan instalasi pengolahan air terpusat. Namun, para pakar lingkungan kini sepakat bahwa solusi jangka panjang dan berkelanjutan harus mengintegrasikan Solusi Berbasis Alam (Nature-Based Solutions/NBS) atau infrastruktur hijau (green infrastructure). NBS memanfaatkan kekuatan ekosistem alami untuk mengelola siklus air secara lebih efektif.

Terdapat tiga pilar utama dalam implementasi NBS:

1. Revitalisasi Ekosistem Hulu

Kunci keberhasilan pengelolaan air hilir, seperti di Jakarta, terletak ratusan kilometer di hulu (misalnya di Puncak dan Bogor). Kawasan hulu yang sehat berfungsi sebagai “sponsor” utama air bersih. Hutan dan lahan basah alami bertindak seperti spons raksasa, menyerap air hujan, menyimpannya, dan melepaskannya perlahan ke sungai, menjaga debit air tetap stabil saat kemarau dan mengurangi banjir saat hujan deras.

2. Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting)

Kota-kota tropis sering kali menyia-nyiakan potensi air hujan yang melimpah. Sistem Pemanenan Air Hujan (PAH) wajib di terapkan di tingkat rumah tangga dan bangunan komersial untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan PDAM. Air yang terkumpul dapat di gunakan untuk keperluan non-minum (misalnya menyiram dan flushing).

3. Pengolahan Air Limbah Terdistribusi

Daripada bergantung sepenuhnya pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terpusat dan berkapasitas terbatas, pendekatan pengolahan air limbah terdistribusi (seperti sistem komunal) jauh lebih efisien. Dengan mengolah air limbah di dekat sumbernya, air hasil olahan—sering di sebut greywater—dapat di gunakan kembali (reuse) untuk irigasi perkotaan atau pendinginan industri. Inovasi seperti teknologi membran dan fitoremediasi (penggunaan tanaman untuk menyaring polutan) menawarkan solusi pengolahan yang hemat energi dan ramah lingkungan, secara signifikan mengurangi kebutuhan air baku baru dan meminimalkan pencemaran sungai.

Peran Sentral empat pilar: pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat luas

Mengatasi krisis air bersih yang multidimensi memerlukan kolaborasi yang kuat dan terpadu antara empat pilar: pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Solusi tidak akan berhasil tanpa kerangka regulasi yang kuat dan perubahan perilaku kolektif.

Tiga langkah utama dalam penguatan tata kelola dan partisipasi publik adalah:

1. Penegakan Regulasi Air Tanah yang Tegas

Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam mengelola sumber daya air tanah yang semakin kritis. Langkah krusial adalah membatasi, atau bahkan menghentikan total, penggunaan air tanah untuk kepentingan komersial dan industri. Pihak-pihak ini harus di paksa beralih sepenuhnya ke pasokan air perpipaan (PDAM).

Penegakan regulasi harus di sertai pengawasan ketat untuk mencegah praktik pencurian atau ekstraksi air tanah ilegal. Tindakan tegas ini sangat penting karena akan mengurangi tekanan signifikan pada akuifer tanah, secara langsung membantu memperlambat laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang menjadi ancaman struktural kota.

2. Integrasi Tata Ruang Berbasis Air

Kebijakan tata ruang tidak boleh lagi terpisah dari perencanaan sumber daya air. Pembangunan dan urbanisasi harus di arahkan ke kawasan yang secara alami memiliki ketersediaan air yang aman, menghindari penumpukan di wilayah yang sudah mengalami defisit kritis.

Prinsip utama pembangunan harus mengadopsi konsep ‘Kota Spons’ (Sponge City). Konsep ini bertujuan menjadikan kota mampu menyerap air hujan secara alami, menyimpannya, dan melepaskannya secara bertahap. Integrasi tata ruang dan air akan memastikan bahwa infrastruktur hijau (seperti ruang terbuka hijau, sumur resapan) di akui dan di lindungi sebagai bagian esensial dari sistem pengelolaan air kota.

3. Edukasi dan Konservasi Masyarakat

Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi krisis air sangat bergantung pada perilaku individu. Partisipasi publik di tingkatkan melalui kampanye edukasi yang masif tentang pentingnya konservasi air. Masyarakat harus di dorong untuk:

• Menggunakan peralatan hemat air, seperti keran low-flow.

• Mempraktikkan pemilahan dan pengolahan limbah yang benar untuk mencegah pencemaran sumber air.

Kesimpulan

Krisis air bersih yang membayangi Jakarta dan pusat-pusat metropolitan lainnya adalah lebih dari sekadar tantangan logistik; ini adalah bom waktu ekologis dan sosial yang menuntut tindakan segera. Kelalaian dalam menanganinya akan memicu dampak berantai yang meluas, dari bencana lingkungan—seperti peningkatan intensitas banjir, percepatan penurunan permukaan tanah, dan intrusi air laut yang merusak—hingga eskalasi krisis ekonomi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga paling rentan.

Oleh karena itu, di perlukan pergeseran paradigma yang fundamental dalam pengelolaan sumber daya. Kita harus bergerak melampaui ketergantungan eksklusif pada infrastruktur abu-abu (gray infrastructure) yang mahal dan terkadang merusak, menuju solusi yang lebih harmonis dengan alam: Solusi Berbasis Alam (NBS). Jalan ke depan yang jelas adalah dengan merehabilitasi dan melindungi ekosistem hulu, mengimplementasikan sistem pemanenan air hujan secara cerdas dan masif, serta membangun jaringan pengolahan air limbah yang terdesentralisasi.

Ini bukan semata-mata masalah teknis rekayasa. Ini adalah masalah etika lingkungan dan keberlanjutan. Keputusan kita hari ini—tentang bagaimana kita menghargai, melindungi, dan mengelola setiap tetes air—akan menjadi penentu nasib kota-kota di masa depan. Apakah kita akan mewariskan kota yang tangguh, hijau, dan layak huni, atau sebaliknya, hanya meninggalkan peninggalan kemewahan sesaat yang di dirikan di atas lahan yang tenggelam, kering, dan tercemar? Pilihan ada di tangan kolektif kita, dan waktu untuk bertindak semakin sempit. Inilah saatnya mengambil komitmen serius untuk memprioritaskan ketahanan air untuk mengurangi krisis air bersih.