Di peta dunia resmi, wilayah di ujung Tanduk Afrika biasanya di warnai sebagai bagian dari Somalia. Namun, realitas di lapangan sangat berbeda
Di peta dunia resmi, wilayah di ujung Tanduk Afrika biasanya di warnai sebagai bagian dari Somalia. Namun, realitas di lapangan sangat berbeda. Selama lebih dari tiga dekade, sebuah wilayah bernama Somaliland telah beroperasi sebagai negara merdeka sepenuhnya dengan pemerintahan, mata uang, paspor, dan tentara sendiri—meskipun hampir tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakuinya secara resmi.
Akar Sejarah: Warisan Kolonial yang Berbeda
Untuk memahami mengapa Somaliland ingin berpisah dari Somalia, kita harus melihat kembali ke masa kolonial. Pada abad ke-19, wilayah Somalia dibagi oleh kekuatan Eropa:
Somaliland Britania (Utara): Menjadi protektorat Inggris.
Somalia Italia (Selatan): Menjadi koloni Italia.
Pada 26 Juni 1960, Somaliland Britania memperoleh kemerdekaan dan di akui oleh 35 negara (termasuk anggota tetap DK PBB). Namun, euforia nasionalisme pan-Somalia membuat mereka memutuskan untuk bersatu dengan wilayah Selatan yang baru merdeka dari Italia lima hari kemudian. Persatuan ini membentuk Republik Somalia.
Sayangnya, “pernikahan” ini tidak bahagia. Wilayah Utara merasa di pinggirkan secara politik dan ekonomi oleh pemerintahan pusat di Mogadishu. Ketegangan mencapai puncaknya pada 1980-an di bawah kediktatoran Siad Barre, yang melancarkan kampanye genosida terhadap klan-klan di Utara (terutama klan Isaaq), menghancurkan kota Hargeisa, dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Kelahiran Kembali di Tengah Puing Perang
Ketika rezim Siad Barre runtuh pada tahun 1991 dan Somalia terjerumus ke dalam perang saudara yang kacau, para pemimpin di Utara mengambil langkah berani. Melalui konferensi tetua adat di Burao, mereka membatalkan persatuan tahun 1960 dan mendeklarasikan kembali kemerdekaan Republik Somaliland pada 18 Mei 1991.
Berbeda dengan wilayah Selatan yang terus bergejolak, Somaliland menempuh jalur rekonsiliasi berbasis akar rumput. Mereka menggunakan sistem Shir (pertemuan tetua) untuk meredam konflik antar-klan, yang kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan hibrida yang memadukan demokrasi modern dengan tradisi lokal.
Sistem Politik: Demokrasi di “Lingkungan Tangguh”
Sistem Politik: Demokrasi di “Lingkungan Tangguh”. Somaliland sering di sebut sebagai “keajaiban demokrasi” di wilayah yang di dominasi otoriterisme. Mereka memiliki:
Konstitusi yang di setujui melalui referendum rakyat tahun 2001.
Sistem Multipartai: Meskipun di batasi hanya tiga partai politik utama untuk mencegah fragmentasi berbasis klan.
Pemilihan Umum yang Teratur: Mereka telah berhasil melaksanakan beberapa kali pemilihan presiden dan parlemen dengan transisi kekuasaan yang damai.
Satu elemen unik dari pemerintahan mereka adalah Guurti, yaitu majelis tinggi parlemen yang terdiri dari para tetua adat. Tugas mereka adalah menjaga stabilitas nasional dan menyelesaikan konflik yang mungkin gagal di selesaikan oleh politisi modern.
Ekonomi dan Pelabuhan Berbera
Secara ekonomi, Somaliland sangat bergantung pada ekspor ternak ke negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi. Namun, aset paling strategis mereka adalah Pelabuhan Berbera.
Terletak di jalur pelayaran global yang vital (Teluk Aden), Berbera telah menarik investasi besar, terutama dari DP World (perusahaan logistik Uni Emirat Arab). Pelabuhan ini bukan sekadar pusat perdagangan, tetapi juga pintu gerbang bagi Ethiopia—negara tetangga yang terkurung daratan dengan populasi besar—untuk mengakses pasar dunia.
Teka-Teki Pengakuan Internasional
Meskipun memenuhi semua kriteria Konvensi Montevideo tentang negara (populasi permanen, wilayah yang di tentukan, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan), Somaliland tetap tidak di akui secara de jure. Mengapa?
Prinsip Uni Afrika (UA): UA khawatir jika mengakui Somaliland, hal itu akan memicu “efek domino” gerakan separatis di seluruh benua yang perbatasannya masih mengikuti garis kolonial.
Sikap Somalia: Pemerintah Federal Somalia di Mogadishu tetap menganggap Somaliland sebagai wilayah otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Somalia.
Geopolitik: Banyak negara besar ragu untuk bertindak tanpa persetujuan dari Uni Afrika, demi menjaga stabilitas diplomatik di kawasan tersebut.
Perkembangan Terkini: Kesepakatan dengan Ethiopia
Perkembangan Terkini: Kesepakatan dengan Ethiopia. Pada awal tahun 2024, dinamika berubah secara dramatis. Somaliland menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ethiopia. Dalam perjanjian tersebut, Somaliland setuju untuk menyewakan 20 km garis pantai kepada Ethiopia untuk kepentingan komersial dan militer (pangkalan angkatan laut).
Sebagai imbalannya, Ethiopia mengisyaratkan akan menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Somaliland secara resmi. Langkah ini memicu ketegangan diplomatik hebat antara Somalia dan Ethiopia, namun bagi Somaliland, ini adalah terobosan terbesar dalam pencarian pengakuan internasional selama 33 tahun.
Isi Utama Perjanjian (MoU)
Meskipun naskah lengkapnya belum di publikasikan secara mendetail ke publik, poin-poin utama yang di sepakati oleh Presiden Somaliland, Muse Bihi Abdi, dan Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, adalah:
Akses Kelautan: Somaliland akan menyewakan 20 kilometer garis pantai di Teluk Aden kepada Ethiopia selama 50 tahun.
Pangkalan Militer & Komersial: Ethiopia di izinkan membangun pangkalan angkatan laut dan menggunakan pelabuhan tersebut untuk kegiatan komersial.
Pengakuan Kedaulatan: Sebagai imbalan atas akses laut tersebut, Ethiopia berkomitmen untuk memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Republik Somaliland di masa depan.
Saham Maskapai: Somaliland di kabarkan akan menerima saham di perusahaan Ethiopian Airlines (maskapai terbesar di Afrika) sebagai bagian dari kompensasi ekonomi.
Bagi Ethiopia: Ethiopia adalah negara tanpa laut (landlocked) dengan populasi terbesar di dunia (lebih dari 120 juta jiwa). Sejak kemerdekaan Eritrea pada 1993, Ethiopia sangat bergantung pada pelabuhan di Djibouti (sekitar 95% perdagangannya lewat sana). Perjanjian ini memberikan Ethiopia kedaulatan akses ke laut dan mengurangi ketergantungan biaya pelabuhan yang sangat mahal di Djibouti.
Bagi Somaliland: Ini adalah “hadiah terbesar” dalam sejarah mereka. Jika Ethiopia (sebuah kekuatan besar Afrika dan markas Uni Afrika) mengakui Somaliland, maka ini akan memecahkan kebuntuan di plomatik selama 33 tahun. Pengakuan dari satu negara besar biasanya akan memicu negara lain untuk mengikuti, yang akan membuka pintu bagi bantuan internasional, pinjaman dari IMF/Bank Dunia, dan investasi asing langsung.
Reaksi dan Kontroversi
Reaksi Dan Kontroversi. Perjanjian ini memicu “gempa bumi” di plomatik:
Kemarahan Somalia: Pemerintah Somalia di Mogadishu menganggap perjanjian ini sebagai pelanggaran kedaulatan dan agresi terhadap wilayah mereka. Mereka menyatakan MoU tersebut “ilegal dan batal demi hukum.” Somalia bahkan memanggil pulang duta besarnya dari Addis Ababa.
Uni Afrika & PBB: Sebagian besar organisasi internasional menyerukan penahanan diri dan menekankan pentingnya menghormati integritas wilayah Somalia untuk mencegah perang baru di kawasan yang sudah tidak stabil tersebut.
Mesir dan Eritrea: Negara-negara tetangga seperti Mesir (yang memiliki ketegangan dengan Ethiopia soal Bendungan Nil) menyatakan dukungannya kepada Somalia, yang menambah lapisan persaingan regional dalam masalah ini.
Risiko di Balik Perjanjian
Meskipun memberikan harapan besar bagi Somaliland, perjanjian ini membawa risiko:
Konflik Bersenjata: Ada kekhawatiran bahwa ketegangan ini bisa memicu konflik fisik antara Somalia dan Ethiopia, atau memperkuat kelompok teroris Al-Shabaab yang menggunakan narasi “invasi Ethiopia” untuk merekrut pejuang.
Ketidakpastian Pengakuan: Banyak analis mempertanyakan apakah Ethiopia benar-benar akan berani menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland secara resmi, mengingat risiko sanksi atau isolasi dari negara-negara Afrika lainnya.
Tantangan yang Menghadang
Kehidupan di negara yang tidak diakui tidaklah mudah. Somaliland menghadapi hambatan besar:
Akses Keuangan: Tanpa pengakuan, mereka sulit mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia atau IMF.
Keamanan: Meskipun relatif stabil, mereka tetap rentan terhadap pengaruh kelompok ekstremis Al-Shabaab dari Selatan dan konflik internal di wilayah perbatasan seperti Las Anod.
Kemandirian Ekonomi: Tingkat pengangguran kaum muda tetap tinggi, memicu migrasi besar-besaran ke luar negeri.
Kesimpulan
Somaliland adalah bukti nyata ketangguhan sebuah bangsa yang mampu membangun perdamaian dari abu peperangan tanpa bantuan signifikan dari komunitas internasional. Apakah mereka akan segera mendapatkan kursi resmi di PBB atau tetap bertahan dalam “zona abu-abu” diplomatik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa entitas politik yang berdaulat ini tidak bisa lagi diabaikan oleh dunia sebagai negara Somaliland.
